REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karawang, Jabar, menolak rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Pasalnya, pelabuhan tersebut akan menggerus area tangkapan nelayan. Dengan begitu, masyarakat pesisir tersebut akan kehilangan mata pencaharian.
Wakil Ketua HNSI Kabupaten Karawang, Sahari (41 tahun), mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pemerintah dengan nelayan. Padahal, yang akan terkena dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut, salah satunya nelayan.
Namun, hingga kini sosialisasi pun tak kunjung ada."Bagaimana kami bisa menerima, sosialisasi saja tidak ada," ujar Sahari, ROL, Jumat (13/3).
Padahal, untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan ini, harus ada kajiannya. Terutama, dampaknya terhadap lingkungan. Tetapi, untuk rencana pembangunan pelabuhan ini, terkesan terselubung. Tak ada pembahasan apapun. Termasuk dengan nelayan.
Sahari mengaku, bila area tangkapan ikan ini jadi pelabuhan, pasti akan banyak nelayan yang kehilangan penghasilan. Karena, biar bagaimanapun juga lokasi yang direncanakan jadi pelabuhan itu, merupakan daerah tangkapan ikan dan rajungan.
"Harus ada kejelasan soal pelabuhan ini. Kami ingin, pemerintah duduk bersama dengan nelayan," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, mengatakan, sampai saat ini pembangunan Pelabuhan Cilamaya masih tarik ulur. Ada pihak yang menyebutkan jadi dibangun.
Namun, ada juga yang menolaknya karena itu, pembangunan ini belum ada kejelasan. "Tapi, informasi terakhir sudah ada sinyalemen dari Kemenhub," ujarnya.
Terkait dengan penolakan nelayan, pihaknya mengakui itu sangat wajar. Akan tetapi, pemkab juga tak akan tinggal diam. Terutama, bila menyangkut kerugian yang diderita nelayan.
Saat ini, pemkab sedang merumuskan formula untuk kompensasi bagi nelayan yang lahannya tergerus pelabuhan. Formulanya merupakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Jadi, bisa saja nelayan diberdayakan jadi pekerja di pelabuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika