REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh pemerintah dan swasta mesti dibarengi kesiapan penyediaan air, listrik dan ragam furniture lainnya. Karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) bersiap melengkapinya dengan mengerahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang merupakan satuan kerja kementerian tersebut.
"Sarpras perumahan akan dikerjakan dengan cipta karya. Kalau mau membangun rusunawa akan kita lengkapi dengan furniture, termasuk listriknya, agar cepat dihuni," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono belum lama ini.
Dijelaskannya, Ditjen Cipta Karya telah menargetkan pengurangan kawasan permukiman kumuh seluas 1.497,29 Hektare di 61 kabupaten/kota. Penanganan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yakni membangun tiga tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, 34 instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kawasan, 60 saluran sanitasi masyarakat, enam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan 92 lokasi tempat pengolahan sampah terpadu.
Sementara, untuk mendukung kesiapan rumah MBR siap huni, pemerintah telah menetapkan 104 sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan khusus, 10 SPAM MBR di Pelabuhan Perikanan Indonesia dan penyehatan 1 PDAM. Atas program tersebut, dana keseluruhan alokasi APBN untuk Kemen PU-Pera yakni Rp 19,6 Triliun.
"Lagi pula, kita sudah menetapkan lima program prioritas," lanjut Basuki. Di antaranya peningkatan akses aman air minum, peningkatan akses sanitasi, pelayanan penanganan persampahan, penanganan perbatasan serta penataan kota hijau, kota pusaka dan kebun raya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika