REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pemerintah tak paham prioritas penggunaan APBN. Ini menyikapi bergulirnya ide bantuan dana parpol sebesar Rp 1 triliun.

Dahnil menyatakan jika kebijakan itu diterapkan, maka efeknya akan membuat keuangan negara menjadi terbebani. Dia mengandaikan kalau saja satu parpol dikenakan Rp 1 triliun, maka ada anggran Rp 10 triliun untuk  10 partai. “ ini kan jelas membebani APBN,” kata dia, Kamis (12/3).

Dia menambahkan anggaran sebesar itu lebih baik diarahkan pada kebutuhan yang lebih berguna. Misal, kata dia, uang ini dipergunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Menurut dia justru ini lebih berguna dan tepat sasaran. “Kalau diberikan ke parpol saya pesimis dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” kata dia.  

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara pribadi  mengusulkan ke depan perlu adanya wacana jangka panjang dari pemerintah untuk membiayai parpol dengan APBN.  Dia mengusulkan agar setiap parpol diberikan dana bantuan sebesar Rp 1 triliun.

Dana itu,  kata dia, dapat digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu. Terutama untuk pendidikan kaderisasi dan melaksanakan program dan operasional. Di samping itu kebijakan ini harapannya bisa menekan angka korupsi yang biasa dilakukan oleh parpol.

Hal ini menurutnya penting  karena parpol merupakan tempat rekrutmen kepemimpinan  dalam negara yang demokratis. Persyaratannya, kata Tjahjo, kontrol kepada partai harus ketat dan transparan. Jika ada yang melanggar aturan, sambungnya, harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika