REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM- DPD PDIP NTB mendukung rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan memberikan bantuan anggaran kepada partai politik (parpol) sebesar Rp 1 Triliun. Pasalnya, selama ini, sumber dana untuk operasional partai politik masih kurang.
"Kita mendukung rencana pemberian uang Rp 1 triliun untuk parpol," ujar pengurus DPD NTB, Ruslan Turmudzi kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (12/3).
Menurutnya, rencana pemberian bantuan tersebut harus didukung. Dikarenakan, parpol sendiri merupakan aset bangsa yang memiliki peran yang jelas. Selain itu, gonjang-ganjing parpol bisa menganggu stabilitas pemerintah.
Ia menuturkan, wacana pemberian dana Rp 1 triliun tersebut tentu sudah dipersiapkan dengan baik. Dan sesuai peruntukannya. "Wacana Rp 1 triliun tentu ada variabel dan formulasinya," katanya.
Terkait, kekhawatiran parpol tidak transparansi dalam pengelolaan uang. Ruslan mengaku selama ini partai politik yang diberikan bantuan dari APBD. Maka, pasti akan dilakukan audit oleh lembaga negara, BPK.
Selain itu, menurutnya, setiap mendapatkan dana, sebelumnya partai harus mengajukan terlebih dahulu program-program yang akan dikerjakan. "Kita parpol selalu diaudit dan pengajuannya tidak sembarang," ungkapnya.
Ia menuturkan, pengelolaan dana bansos atau bantuan hibah untuk parpol akan dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal oleh BPK. "Kekhawatiran kurang dipertanggungjawabkan itu keliru. Karena ini anggaran publik dan partai," katanya.
Ruslan menambahkan, selama ini dana-dana yang dimiliki parpol tidak cukup membiayai operasional partai. Oleh karena itu, pihaknya mendorong fraksi di DPRD berkontribusi untuk menambah dana partai serta, iuran anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
