Kamis 12 Mar 2015 16:30 WIB

Pemerintah Berkontribusi Pecah Belah Partai

Rep: c15/ Red: Esthi Maharani
 Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Munawar Ahmad menilai perpecahan di tubuh Partai Golkar didukung oleh intervensi pemerintah yang secara tidak langsung menginginkan suara Golkar mendukung pemerintah.

"Agendanya sama seperti PPP kemarin, bukannya memberikan solusi malah tampaknya pemerintah sengaja memecah suara agar suara partai ada yang lari ke KIH," ujar Munawar Ahmad saat dihubungi Republika, Rabu (12/3).

Meski perpecahan pada partai dinilai sebagai hal yang lumrah oleh Munawar, tapi perpecahan Golkar terlihat sebagai agenda setting dari pemerintah yang hendak mengumpulkan suara dukungan. Langkah ini dinilai Munawar tidak adil karena semestinya pemerintah memberikan ruang terhadap partai untuk menentukan arah politiknya.

Apalagi keberadaan Jusuf Kalla di pemerintahan ikut mempengaruhi pola dukungan partai.  

"Golkar kan setengah hati, 1/3 dari suara golkar adalah suara JK," tambah Munawar.

Munawar menilai harusnya pemerintah bersikap terbuka pada konstalasi politik karena parpol berperan sebagai pengawal jalannya pemerintahan.

"Ketika partai politik berada di dalam pemerintahan maka bisa jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dikritisi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement