REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengkhawatirkan dana bantuan parpol justru akan diambil untuk kepentingan individu. Bukannya digunakan untuk operasional atau program partai itu sendiri.
"Kita khawatirkan dana tersebut tidak digunakan untuk partai tapi akan diambil orang-orang tertentu di partai," ujar Jeirry, Selasa (10/3).
Ia mengatakan, dana tersebut dikhawatirkan justru masuk ke kantong-kantong individu dalam partai yang memang sejak lama menjadi ATM partai. ATM yang dimaksudnya adalah pihak yang selalu mendanai program-program yang dilaksanakan partai.
Pembiayaan partai biasanya sebagian besar didanai oleh orang-orang yang memikiki otoritas penuh terhadap partai. Misalnya, ketua umum parpol tersebut.
Dana yang masuk kekantong pihak tertentu ini, menurutnya, merupakan ganti modal yang sudah dikucurkannya. Hal itulah yang membuat bendahara partai tidak mengelola uang partai. Seperti yang disebutkan Jeirry pada pelatihan yang pernah diadakannya untuk bendahara partai.
Ia menemukan bendahara tersebut justru mengaku tidak melakukan pengelolaan terkait anggaran parpol. Sebab, kebanyakan dana yang masuk ke kas parpol sudah diatur pemilik otoritas partai sehingga bendahara hanya jadi pengelola kegiatan partai.
Hal ini lah dikhawatirkannya di samping masalah lain terkait kondisi parpol sendiri yang masih lemah dalam pertanggungjawaban anggaran. Laporannya sudah dibuat dan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi tanpa kejelasanan penggunaannya secara pasti.
"Dana ini juga nggak jelas digunakan untuk apa," pungkasnya.