REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepemimpinan Golkar di bawah Agung Laksono memutuskan untuk keluar dari barisan Koalisi Merah Putih (KMP).
Keputusan tersebut diutarakan pascapengesahan kepengurusan Golkar oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Sebagai Ketua Umum Golkar yang sah, Agung mengatakan kepengurusannya tak terikat dengan koalisi oposan. Mantan Menkokesra itu mengatakan, sikap politik Golkar akan mendukung pemerintahan.
"Dengan ini, kami (Golkar) berusaha untuk mengambil bagian dari pemerintahan untuk mendukung kondisi politik dan pembangunan yang lancar," kata dia, saat ditanya usai konfrensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/3).
Diterangkan Agung, sikap politik mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), merupakan konsistensi Golkar untuk selalu berada dalam barisan kekuasaan. Kata dia, itu juga sesuai dengan amanah musyawarah nasional (Munas) bikinannya di Ancol, Jakarta pada, 2014.
Seperti diketahui, perpecahan kepengurusan Partai Golkar memiliki keterkaitan dalam sikap politik partai itu terhadap pemerintahan sekarang ini. Kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie, menolak untuk menjadi partai mitra pendukung pemerintah.
ARB, memilih untuk bergabung dengan kelompok oposisi dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara Agung, yang lahir dari Munas Ancol, menegaskan akan mendukung pemerintahan. Ditanya soal apakah Golkar akan masuk dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pascapengesahan dari Kemenkumham, Agung pun mengatakan, "Golkar akan konsisten bersama partai-partai yang mendukung pemerintahan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
