REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wacana pemberian subsidi untuk partai politik (parpol) diusulkan agar dipertibangkan kembali karena manajemen keuangannya masih belum transparan.
"Soal transparansi dan tata kelola, partai kalah dengan masjid. Karena masjid saja selalu memberikan rincian penggunaan dan pengelolaan dana kepada jamaah yang shalat," ungkap Wakil Koordinator Indonesia Corupption Watch Muhammad Ade Irawan, Selasa (10/3).
Pernyataan itu ia kemukakan karena dirinya pernah mengikuti rapat partai di sebuah hotel. Setelah itu, dia melakukan wawancara dengan bendahara partai dengan tujuan mengetahui data keuangan partai tersebut.
"Ketika saya tanya soal rincian dana, dia (bendahara) tidak tahu. Kata bendahara itu, ketua umumlah yang tahu perihal dana," tuturnya.
Dia juga menyebutkan beberapa bendahara partai politik di Indonesia bukan seorang akuntan.
Menurutnya, partai harus bisa dan mengetahui tata kelola dan manajemen organisasi yang tepat sebelum mengelola dana bantuan. Mereka juga harus transparan kepada publik perihal laporan keuangan, kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
