REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengaku bertanya-tanya soal pengucuran dana bantuan untuk partai politik (parpol) seperti yang diwacanakan oleh pemerintah. Menurut dia wacana ini tidak relevan karena belum ada perbaikan kinerja parpol.

"Belum terlihat perbaikan kinerjanya, mengapa parpol dapat dana bantuan," kata Ray kepada ROL, Selasa (10/3).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif LIMA ini menjelaskan dua hal terkait kinerja parpol yang belum maksimal.

Pertama yaitu tugas partai dalam mengadvokasi kepentingan publik. Ia menilai perjuangan parpol membela hak-hak masyarakat masih belum optimal. Padahal sebagai orang yang dipilih rakyat, mereka bertanggungjawab penuh kepada pemenuhan hak rakyat.

Kedua, kinerja parpol dalam konteks transparansi anggaran. Pertanggungjawaban parpol dalam laporan penggunaan dana negara dirasa Ray masih kurang serius.

"Justru yang terlihat sekarang parpol dinilai negatif akibat dari banyaknya korupsi yang dilakukan anggota partainya," kata dia.

Hal tersebut yang menurutnya harus dipertimbangkan pemerintah dalam wacana pemberian dana bantuan ini. Terlebih anggaran yang akan diturunkan terbilang sangat besar. Pemerintah rencananya akan memberikan bantuan bagi parpol sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya.

Dana ini nantinya dapat digunakan parpol untuk pelaksanaan program, kaderisasi, dan operasional partai. Selain itu dana ini juga bisa digunakan parpol dalam kepentingan persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika