REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak diundang dalam pembukaan konferensi cabang (konfercab) yang digelar PDI Perjuangan secara serentak se-Jatim di salah satu hotel di Juanda, Sidoarjo, Senin (9/3).
"Konfercab ini hanya untuk pengurus PDIP yang melakukan konsolidasi partai, orang di luar itu memang tidak diundang," ujar Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Sukadar ketika dikofirmasi.
Tri Rismaharini merupakan wali kota yang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 diusung PDIP bersama Bambang Dwi Hartono selaku wakil wali kota (kini legislator DPRD Jatim usai mundur sebagai wakil wali kota pada 2013).
Menurut Sukadar, konfercab serentak kali ini dikhususkan untuk kader murni dan tidak mengundang tokoh eksternal partai, meski pernah diusung dalam pilkada.
Hal senada disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi yang mengaku sengaja tak mengundang Risma meski wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut dikenal dekat dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Konfercab ini serentak dan tidak mengundang kepala daerah. Kalau Wali Kota Surabaya diundang, nanti kepala daerah lainnya iri, kenapa tidak diundang," katanya.
Ia juga menyangkal tidak diundangnya Risma dalam pembukaan sebagai bentuk kekecewaan PDIP karena selama pemerintahannya di "Kota Pahlawan" dinilai tidak mewakili aspirasi partai.
"Tidak ada kaitannya sama sekali kok. Meski dulu Bu Risma diusung PDIP, tapi sekarang ini kegiatannya kader internal. Jadi bukan karena faktor apa atau apa," tuturnya.
Pelaksanaan Konfercab PDIP se-Jawa Timur digelar selama dua hari di salah satu hotel di kawasan Juanda di Sidoarjo, Senin-Selasa, 9-10 Maret 2015.
Hadir perwakilan tiga pengurus pusat, yakni Ketua DPP Mindo Sianipar, Ketua DPP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning, dan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
"Tujuan utamanya memilih kepengurusan baru di setiap DPC dan menggunakan model musyawarah mufakat untuk selanjutnya dikembangkan dalam konsolidasi partai," ujar Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika