REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI menemukan solusi terkait permasalah RAPBD DKI 2015. Hal ini agar RAPBD DKI 2015 yang saat dipermasalahkan bisa disahkan menjadi Raperda dengan kesepakatan dua pihak.
Tjahjo mengatakan adanya perselisihan terkait RAPBD DKI tersebut mengancam keberlangsungan anggaran DKI Jakarta pada tahun ini. Sehingga, pihaknya memastikan adanya kisruh tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
"Satu hari terlambat, efeknya akan sangat kuat, masyarakat Jakarta akan marah, marah pada pusat ya daerah pada DPRD juga, silahkan (tetap berbeda pendapat), tapi jangan menyandera pembahasan anggaran Jakarta," ujar Tjahjo di Senayan City, Jakarta Selatan, Ahad (8/3).
Oleh karenanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tjahjo mengatakan Kemendagri akan melakukan langkah-langkah agar anggaran untuk Pemprov Jakarta tetap berjalan.
Saat ini RAPBD DKI tengah dalam proses evaluasi oleh Kemendagri untuk kemudian dikeluarkan dalam Kepmendagri pada 13 Maret mendatang. Nantinya, jika Kepmendagri keluar, kedua pihak diberi waktu tujuh hari setelahnya untuk duduk bersama memperbaiki evalusi RAPBD DKI tersebut.
Jika nantinya kedua pihak juga urung sepakat terhadap RAPBD tersebut, maka APBD Perubahan akan kembali digunakan.
"Kalau setelah 7 hari nggak ada political will yang baik kedua pihak, musyawarah kan yang siluman mana sih, bagusnya gimana sih, kalau nggak ya sudah, waktu 7 hari kami ambil alih lagi, bisa lewat Pergub, nanti Pergub diserahkan ke saya (Mendagri), nanti saya memperkuat Pergub itu, menggunakan anggaran yang lama," ujarnya.
Meskipun begitu, Tjahjo tetap berharap agar kedua pihak bisa mengupayakan kesepakatan sebelum batas waktu yang diberikan Kemendagri. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan keberlangsungan anggaran untuk masyarakat Jakarta.
"Kami sebagai Mendagri berpihak pada kepentingan masyarakat Jakarta, karena Gubernur dan DPRD yang milih masyarakat Jakarta, kalau masyarakatnya sudah bayar pajak dan memilih DPRDnya dan ahok dengan ikhlas, terhambat karena ego nggak perlu, itu kan harusnya dihindarkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika