REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Walhi Jawa Barat menolak pembangunan pelabuhan Cilamaya yang akan dibangun di Kecamatan Cilamaya dan sebagaian Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, karena dinilai akan merusak kelestarian pantai Ciparage yang saat ini menjadi tempat wisata warga di pantai utara Karawang.
Menurut Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, reklamasi yang akan dilakukan dilokasi tersebut akan menimbun pantai sehingga ekosistemnya rusak. Termasuk merusak terumbu karang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan.
"Pasti yang diuntungkan adalah pengusaha-pengusaha industri dan mafia proyek termasuk pejabat daerah dan pejabat pusat," ujar Dadan kepada wartawan, Ahad (8/3).
Oleh karena itu, kata Dadan, Ia mendesak Presiden Joko Widodo, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan PLT Bupati Karawang membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya.
"Kami Juga meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk mendukung kaum nelayan yang meminta pembatalan," katanya.
Dadan mengatakan, pembangunan pelabuhan Cilamaya merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Walaupun rencana pembangunan pelabuhan bergeser ke arah barat karena berada di blok migas pantai utara, pembangunan pelabuhan ini tetap akan mengancam ekosistem pesisir utara Karawang yang indah.
"Ini juga akan berdampak bagi kehidupan nelayan setempat," katanya.
Dari aspek lingkungan hidup, kata dia, pelabuhan yang akan dibangun di desa dan pantai Ciparage seluas 250 hektare, dengan panjang pelabuhan sekitar 1,25 kilometer itu akan mereklamasi pantai mencapai 140 hektare. "Ini akan merusak ekosistem," katanya.
Dari aspek ekonomi, kata dia, pembangunan pelabuhan berskala internasional ini akan berdampak secara ekonomi kepada kaum nelayan setempat.
Hal tersebut, kata Dadan, pernah dijelaskan oleh Fajar Sidik Pengurus KUD Mina Cilamaya. Bahwa, pelabuhan besar ini akan mengurangi area tangkapan nelayan karena lalu lintas kapal-kapal besar.
"Sehingga mengurangi tangkapan ikan para nelayan Karawang yang mencapai 12.000 orang," kata Dadan.
Sangat jelas, kata Dadan, ketika pelabuhan Cilamaya berdiri, maka para pengusaha otomotif, manufaktur dan lain-lain dari Jepang, Korea, Cina dan negara lainnya yang diuntungkan. Karena akses distribusi barang-barang produksi akan lebih mudah beroperasi dan murah. Apalagi, pemerintah dan pengusaha Jepang minta pemerintah RI membangun infrastruktur jalan.
"Dari pada biaya bangun infratsruktur jalan dan pelabuhan yang akan dinikmati oleh para pengusaha industri lebih baik digunakan untuk kepentingan hak-hak warga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika