REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD fraksi PPP, Abraham Lulung Lunggana menyebutkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tengah melakukan pencitraan terkait kisruh RAPBD DKI 2015.

"Pencitraan jilid kedua, ia membuat pencitraan kembali dengan menabrak Undang-Undang yang dikatakan ini baik," kata pria yang akrab disapa Lulung itu di Jakarta, Sabtu (7/3).

Lulung menjelaskan setelah pembahasan RAPBD melalui sidang paripurna, baik pihak Pemprov maupun DPRD telah saling menyetujui pembahasan anggaran. Namun, Ahok menyampaikan RAPBD kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ternyata bukan hasil pembahasan dengan DPRD.

"Setelah rapat paripurna tiga hari kemudian Gubernur menyerahkan kepada Kemendagri, tapi dokumen itu palsu, buktinya Departemen Dalam Negeri mengembalikannya," jelas politikus PPP itu.

Seperti diketahui, penyusunan APBD DKI Jakarta memicu konflik antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta. DPRD DKI kemudian mengusung hak angket terhadap Ahok. Sementara Ahok melaporkan anggota DPRD ke KPK.

Kisruh kedua lembaga itu tidak mereda, bahkan upaya mediasi yang digagas Kementerian Dalam Negeri pun gagal mendamaikan kedua pihak. Saat ini Pemprov DKI Jakarta memang tengah menunggu RAPBD 2015, dari Kemendagri yang akan diserahkan pada 13 Maret mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika