REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan daerah yang berbatasan dengan 10 negara harus mendapatkan sentuhan pembangunan melalui sinergi APBN dan APBD Pemprov karena masyarakatnya cenderung tertinggal dan relatif miskin.

Tugas Kementerian sosial, katanya di Pekanbaru, Jumat, adalah penguatan komunitas adat terpencil sehingga dirinya turun langsung ke daerah terpencil guna melakukan monitoring dan pemetaan masalah.

Pemetaan masalah akan menjadi rujukan bagi perbaikan sistem pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu. Ia mengatakan secara bertahap pemerintah merumuskan untuk memberikan bantuan sosial satu pintu.

Sementara itu untuk menghindari gesekan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, validasi dan pemetaan penting untuk dilakukan.

Berbicara sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pusat dengan daerah, papar dia, perlu dilakukannya pemetaan data kemiskinan oleh daerah secara berkala, dengan asumsi daerah tahu semua jumlah warganya yang kurang mampu.

Sehingga anggaran yang sama bisa saling menopang dan tidak tumpang tindih. "Gesekan mungkin ada, tetapi kita berusaha meminimalisir melalui pemetaan," ujarnya.

Sebelumnya Mensos berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Meranti dan memberikan bantuan kepada komunitas adat terpencil sebanyak Rp 500 juta untuk keperluan renovasi rumah dan Rp 50 juta untuk perbaikan sarana lingkungan serta menghibahkan tiga unit ganset.

Selain itu ia juga memberikan beras miskin dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan PKH.

Komunitas adat terpencil bagian dari Komando Kementerian Sosial, dan sebelumnya Kemensos telah memberikan bantuan kepada komunitas adat terpencil disalah satu desa di Meranti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika