REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta masih membahas rencana penarikan dukungan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Sekarang kami masih rapat pleno membahas tentang penarikan hak angket. Kami umumkan besok atau lusa," kata Sekretaris F-PKB DPRD DKI Muhammad Fauzi, Rabu (3/3) malam.

Fauzi mengakui belum mengetahui secara pasti akan mengumumkan keputusan F-PKB Kamis (5/3) atau Jumat (6/3) karena tidak dapat memastikan selesainya rapat pleno. Terkait pertimbangan penarikan hak angket, ia enggan mengungkapkannya dengan alasan menunggu keputusan dalam rapat pleno.

"Pertimbangan nanti kami sampaikan saat konferensi pers. Pengambilan keputusan memang agak lama karena kami kan harus shalat istikharah dulu sebelum mengambil keputusan," ujarnya.

DPW PKB DKI sebelumnya akan menggelar konferensi pers mengenai rencana pencabutan hak angket yang diajukan DPRD pada pukul 10.00 WIB, tapi dibatalkan karena DPW masih melakukan rapat dan berkoordinasi dengan DPP.

F-PKB DPRD DKI awalnya menyetujui usulan hak angket untuk menyelidiki kasus RAPBD yang diduga terdapat 'dana siluman' di dalamnya, tapi partai itu mengisyaratkan akan mencabut dukungannya.

Sebelumnya Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD DKI Jakarta mencabut dukungan hak angket pada Selasa (2/3). Pencabutan dukungan hak angket itu dilakukan atas instruksi DPP Nasdem. Selain mencabut dukungan, DPP Nasdem juga menginstruksikan Fraksi Nasdem segera menarik diri dari kepanitiian hak angket.

Meski menarik dukungan, Fraksi Nasdem meminta pihak eksekutif atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbaiki cara komunikasi dengan pihak legislatif (DPRD DKI).

Ikuti Whatsapp Channel Republika