REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melaporkan anggota DPRD DKI Jakarta ke KPK terkait munculnya dana siluman Rp 12,2 triliun di RAPBD 2015.
Pakar hukum Mahfud MD ikut mengomentari kasus itu. Melalui akun Twitter, @mohmahfudmd, ia membuat serial kicauan sebanyak 12 kali. Berikut isi lengkapnya:
(Ahok 1) Sbg pcinta KPK Sy menghimbau. Jgn salah2kan KPK klo tak brhasil menggiring laporan Ahok ke Pengadilan Tipikor. Mengapa?
(Ahok 2) Yg dilaporkan Ahok ke KPK adl APBD yg msh dlm proses pengesahan ke Kemendagri Dananya blm ada, kerugian negara blm ada.
(Ahok 3) Dlm tindak pidana korupsi syarat utamanya ada kerugian negara. Kalau dana blm ada, tentu tdk ada kerugian negara.
(Ahok 4) Jd jgn bilang KPK banci atau tebang pilih. Klo ada penyelundupan rencana anggaran itu blm korupsi kecuali ada penyuapan.
(Ahok 5) Klo penyelundupan anggaran spt yg dikatakan Ahok memang ada maka lbh tepat lapor ke Polisi dlm kasus pidana umum, bukan korupsi.
(Ahok 6) Demi pemberantasan korupsi, mari kita dukung Ahok melaporkan DPRD dlm penyelundupan APBD thn lalu yg dananya sdh keluar.
(Ahok 7) Ayo semangati KPK. jgn disalah2kan tRS klo tak memroses laporan korupsi yg memang blm ada unsur pidananya. Jgn terulang kasus BG.
(Ahok 8) Dlm kss BG KPK mmg croboh. Tak ada 2 alat bukti yg bs dtunjukkan di praperadilan. Klo itu ada KPK kan menang. Jgn ulangi itu d KPK.
(Ahok 9) Memang bs jg sih, korupsi menggunakan potensi kerugian negara sbg unsur. Tp selama ini KPK slalu meghitung kerugian riil dulu.
(Ahok 10) Harap diingat juga, laporan Ahok ttg penyelundupan anggaran itu trdapat di dalam RAPBD yg juga disahkan dan ditandatangi Ahok.
(Ahok 11) Di atas semua itu, ayo dukung KPK untuk menseriusi laporan Ahok membongkar dugaan dan memenjarakan koruptor klo ada di DPRD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika