REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pemerintah bakal memberdayakan berbagai desa yang termasuk dalam kondisi rawan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
"Solusinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa rawan pangan agar bisa menjalankan kegiatan produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa," kata Marwan Jafar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (1/3).
Menurut dia, berbagai potensi sumber daya itu bisa dalam bentuk apa saja seperti aktivitas dalam bertani dan berternak yang bisa membuat kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pangan di desa tersebut.
Marwan mencontohkan, sejumlah kegiatan produktif antara lain bisa seperti pembuatan pupuk kompos, budidaya tanam sawah, tanaman buah, pembibitan, perikanan dan peternakan.
Tidak hanya dalam aktivitas yang terkait pangan, Menteri Desa juga mengemukakan bahwa usaha produktif juga dapat dilakukan dalam bidang nonpangan misalnya kerajinan rakyat, pakaian tradisional, dan ukir-ukiran.
Guna memberdayakan desa, ujar dia, maka masyarakatnya juga perlu diberikan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan berusaha dengan produktif, serta juga perlu didampingi agar kegiatan yang dilakukannya mendapatkan hasil yang optimal.
Selain itu, ia mengutarakan harapannya agar desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dinilai juga bisa menjamin ketersediaan pangan di desa rawan pangan.
Dengan mengentaskan desa rawan pangan, maka diharapkan pula tingkat kemiskinan juga menurun sekaligus kesejahteraan menurun dan berkurangnya arus urbanisasi.
Marwan menegaskan bahwa sebagai menteri yang mengurus desa tentu tidak akan tinggal diam bila di negara dengan sumber daya alam yang kaya seperti Indonesia, ternyata masih ada desa yang rawan pangan.
Sementara itu, intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kenaikan harga beras dinilai perlu dilakukan secara merata di seluruh daerah sehingga dampak yang ditimbulkan juga dapat menyeluruh ke seluruh Tanah Air.
"Operasi pasar telah dilakukan Bulog. Akan tetapi, belum dapat secara efektif melakukan intervensi terhadap pasar karena tidak merata," kata anggota DPR RI Rofi Munawar.
Menurut dia, pemerintah juga perlu menemukan segera penyebab utama dari kenaikan harga beras yang telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama atau sekitar satu bulan terakhir ini.
Apalagi, lanjut dia, kenaikan pada komoditas beras tersebut dinilai banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak terkait dengan produksi secara langsung, seperti biaya transportasi dan logistik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika