REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan provinsi Maluku sudah seharusnya memiliki pesawat helikopter sendiri untuk mempermudah tugas-tugas pengawasan, terutama di daerah perbatasan antarnegara tetangga.
"Rasanya dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah laut luas, maka sudah saatnya Maluku memiliki pesawat helikopter sendiri untuk digunakan memantau kondisi di seluruh wilayah," katanya saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2015, di Ambon, Jumat (27/2).
Dia mengakui anggaran besar dibutuhkan untuk membeli helikopter, tetapi semuanya bisa direncanakan dengan matang dan melalui persetujuan DPRD maupun pemerintah pusat.
Tjahyo mencontohkan untuk mengunjungi Pulau Banda ternyata dibutuhkan waktu lima hingga tujuh jam dengan menggunakan kapal cepat atau armada milik PT Pelni. Pulau Banda terkenal di dunia sejak dahulu akan potensi pariwisata bahari serta sejarah peninggalan abad XVI,
"Jarak tempuh ke Pulau Banda yang sejak dahulu menjadi incaran para wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya, ternyata sangat lama karena menggunakan kapal laut. Belum lagi kondisi cuaca buruk atau darurat, maka akan sangat sulit dijangkau," katanya.
Dia menegaskan, provinsi dengan karakteristik kepulauan seperti Maluku dan enam provinsi lainnya yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara, saat ini mendapatkan prioritas penting oleh pemerintah pusat.
"Presiden Joko Widodo saat ini memberikan perhatian serius untuk membangun daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, terutama membangunan sarana infrastruktur jalan, jembatan, serta transportasi darat laut dan udara," katanya.
Tjahyo mengaku telah berbicara dengan Gubernur Maluku Said Assagaff untuk bergotong royong dan bergandengan tangan dengan pemerintah pusat membangun infrastruktur dasar yang belum memadai di daerah ini.
"Jika memungkinan untuk pengadaan helikopter demi efektifitas dan efisiensi pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan dan jauh dari jangkauan infrastruktur perhubungan, maka pemerintah pusat akan bersedia membantu," katanya.
Selain itu, perlu dipikirkan pembangunan jembatan layang di Maluku untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas akibat jumlah kendaraan terus meningkat, di samping kapal-kapal cepat dan feri untuk sarana perhubungan antarpulau.
"Berbagai program dan kebijakan ini telah direncanakan pemerintah pusat, tinggal kesediaan dan kesanggupan pemerintah daerah untuk bersinergi dalam melaksanakannya, sehingga pulau-pulau terluar atau daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dapat dijangkau dan diawasi setiap saat," ujar Tjahyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika