REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya Karawang Jawa Barat dinilai dapat mengancam upaya pencapaian kedaulatan pangan Indonesia di tengah harga beras yang terus meningkat akhir-akhir ini.
Pakar agronomi yang juga aktivis lingkungan hidup, Emmy Hafidz, mengatakan, jika pemerintah memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, maka akan kehilangan kawasan pertanian sebesar 150.000 hektare per tahun atau setara dengan 650 ribu hektare dalam kurun waktu lima tahun. Hal itu, lanjutnya, akibat konversi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri sebagai dampak ikutan pembangunan pelabuhan Cilamaya.
"Kondisi demikian tentu kontra produktif dengan target Presiden Joko Widodo yang akan mencetak 1 juta hektare lahan pertanian baru dalam waktu lima tahun. Bagaimana mungkin pemerintah akan membuka lahan baru, jika yang sudah ada dan jelas sangat berkualitas saja akan dikorbankan demi pelabuhan," katanya, Kamis (26/2).
Emmy mengingatkan, bahwa Karawang merupakan "periuk nasi" bangsa Indonesia, karena produksi beras kabupaten tersebut merupakan yang terbesar dan terbaik di tanah air, bahkan beras dengan kualitas nomor satu pun dihasilkan dari wilayah ini. "Kalau pun ada pencetakan lahan baru, belum tentu menyamai kualitas dan produktivitas lahan pertanian di Karawang," katanya.
Menurut Emmy, ancaman itu tidak main-main, karena hingga saat ini saja, sudah dipastikan banyak spekulan yang mengincar tanah di daerah tersebut, begitu pembangunan dimulai, maka transaksi atas lahan pertanian secara besar-besaran akan terjadi.
Hal itu, lanjut Emmy, persis seperti Cengkareng yang dahulu dikenal sebagai hutan mangrove di kawasan utara Jakarta, namun begitu bandara dibangun, maka tanaman bakau semakin habis sehingga saat ini hanya menyisakan 25 hektare saja. "Ini benar-benar bahaya. Pemerintah harusnya tanggap dan segera menghentikan rencana proyek tersebut. Mengapa proyek tersebut seperti dipaksakan? Mengapa tidak digeser saja ke luar Jawa, seperti Kota Agung Lampung, yang merupakan pelabuhan alam," katanya.
Untuk itulah Emmy mendesak, agar berbagai kajian yang dilakukan terkait Pelabuhan Cilamaya, harus memasukkan bahasan mengenai pertanian di Karawang, tidak hanya kajian yang dilakukan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, namun juga Amdal yang saat ini pun sebenarnya masih bermasalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika