REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak, Marta Santos Pais mengatakan Indonesia mempunyai kesempatan yang baik dalam memerangi kekerasan terhadap anak.

Kata Mantan Direktur UNICEF Innocenti Research Centre itu Indonesia sudah memiliki perundangan yang baik untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, namun dalam beberapa hal lainnya diperlukan perbaikan.

Terkait program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan pemerintah Indonesia, ia menilai ada beberapa aspek yang harus dilihat jika ingin menetapkan standar KLA seperti sistem pengawasan yang jelas dengan melibatkan anak-anak ikut aktif, alokasi dana yang memadai, dan juga bagaimana tentang anak-anak yang termajinalkan, apakah masuk ke dalam pengawasan tersebut.

Marta memandang status KLA yang disandang beberapa kota di Indonesia tidak selayaknya menjadi status permanen melainkan perlu dievaluasi dalam beberapa tahun sekali.

"Hal ini untuk meningkatkan kualitas kota tersebut dalam hal melindungi anak dari bahaya kekerasan," ujarnya dalam sebuah acara seminar mengenai kekerasan terhadap anak yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi PBB di Menara Thamrin, Jakarta, Kamis (26/2).

Menanggapi pernyataan Marta, Wahyu Hartono, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) menyatakan pihaknya akan mengadakan evaluasi dua tahun sekali terkait status KLA yang dilakukan oleh pihaknya bersama tim independen.

Hingga saat ini, ia mengatakan ada sekitar 196 kota yang sedang bergerak ke KLA. Wahyu menambahkan, Kemenppa bersama 17 kementerian dan sejumlah pemimpin daerah terus menggalakan sosialisasi tentang hal ini dibawah koordinasi dari Menkokesra.

Ia menambahkan program Nawa Cita yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo mendukung adanya gerakan nasional perlindungan anak. "Langkah kami saat ini ialah mempersiapkan pedoman dan intruksinya," kata Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika