REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama alias Ahok telah melanggar etika. "Kita keluarkan hak angket karena Ahok sudah melanggar etika," ujar politikus PDIP tersebut kepada ROL, Kamis (27/2)

Prasetio menyebutkan, rapat paripurna yang digelar akan mempertanyakan etika Ahok. Selain itu DPRD akan meminta keterangan Ahok yang dinilai melangkahi kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD 2015.

Menurut Prasetyo, tidak hanya melangkahi kewenangan DPRD, Ahok juga menyebut DPRD sebagai oknum yang membuat dana siluman untuk pemerintah DKI Jakarta. Menurut dia, sebagai gubernur Jakarta, Ahok tidak bisa bersikap sekehendak hati. Karena ada tahapan dalam konstitusi dan undang-undang dalam menetapkan anggaran.

Pras menyebutkan, sebenarnya pada 27 Januari 2015, DPRD telah melakukan ketok palu untuk APBD Jakarta sebesar Rp 73,08 triliun. Namun, Ahok mengklaim sebanyak 12,1 triliun adalah dana siluman dan menyebut DPRD sebagai oknum yang bermain dengan dana siluman tersebut. Selain itu Ahok mencoba membuat anggaran sendiri versi e-budjeting dan mengajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prasetyo dan anggota DPRD lainnya tidak setuju, dan tidak bisa menerima sikap Ahok tersebut. Sehingga, hak angket dikeluarkan untuk mempertanyakan sikap mantan politikus Partai Gerindra tersebut. "Saya ketua DPRD, kok dibilang oknum. Dia punya jabatan politik saya juga. Saya pun pemenang pemilu di Jakarta," cetus Prasetyo.

Dia mengaku mendukung beberapa kebijakan Ahok untuk membantu mengentaskan masyarakat miskin di Jakarta. Bahkan, Prasetyo mengaku pernah menasihati Ahok tentang kebijakan-kebijakannya. Namun, ia berpendapat sekarang Ahok sudah kelewatan bersikap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika