REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -– Meski Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak memprioritaskan Sumatera Barat menjadi wilayah prioritas industri 2015, namun ribuan industri kreatif milik Sumbar masih membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat.
"Semua ekonomi kreatif yang kita miliki ini masih butuh sentuhan pemerintah pusat tentunya, terutama anggaran teknis seperti untuk pelatihan, sosialisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Burhasman Bur di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (26/2).
Ia menjelaskan, terdapat ribuan ekonomi kreatif di Sumbar yang dikelompokkan menjadi 15 sub bidang. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu media desain yang terdiri dari iklan, percetakan, desain, animasi dan lainnya. Kedua, yaitu seni budaya yang dikelompokkan menjadi seni pertunjukan, kerajinan, fashion, kuliner dan lainnya.
Dikatakannya, ekonomi kreatif yang ada saat ini juga membutuhkan bimbingan untuk bisa menajajal pasar luar. Terutama bimbingan untuk packaging yang menarik, dan bimbingan terkait register produk yang ada saat ini.
"Kita memang berharap agar setiap produk yang dihasilkan dari usaha ekonomi kreatif yang kita miliki sudah mempunyai seri register, sehingga produknya bisa bersaing di pasar bebas nanti tentunya," tutur Burhasman.
Ikon yang menjadi kebangaan Sumbar saat ini, ujarnya, masih di bidang fashion dan kuliner. Tidak terhitung betapa banyaknya usaha yang menyajikan kuliner Minang yang memiliki nilai jual seperti rendang.
Sementara untuk bidang fashion, Sumbar memiliki pusat songket dan tenun di Pandai Sikek yang bisa menjadi produk jualan di Sumbar.
Burhasman meminta kepada UKM dan UMKM Sumbar untuk bersiap memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015. "MEA tidak sepatutnya menjadi petakut bagi ekonomi kreatif di Sumbar. Akan tetapi, MEA merupakan peluang untuk terus menghasilkan dan mengembangkan produk kretaif," lanjutnya.
Saat ini, tambahnya, bimbingan terus diakukan kepada pelaku ekonomi kreatif yang ada. Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu APBD kita masih menggantung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika