REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kenaikan harga beras di DKI Jakarta dalam seminggu terakhir menyebabkan masyarakat terbebani. Tidak tanggung-tanggung kenaikannya sampai dengan 30 persen. 

Hal ini mendapatkan sorotan wakil rakyat dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Zairofi. Menurutnya kenaikan ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal Februari 2015 lalu.

“Fraksi PKS menyayangkan hal ini karena kenaikan harga beras seharusnya dapat dicegah, Pemprov DKI masih jauh dari mampu mengatasi masalah ketahanan pangan,” katanya, Sabtu (21/2).

Lebih lanjut, Zairofi menambahkan, dalam kondisi seperti saat ini pemerintah harus segera melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras. Selain itu, pemerintah tidak boleh melepas secara total harga beras kepada harga pasar.

“Pemerintah sendiri wajib mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, harga beras jangan dilepas total harus berdasarkan supply and demand,” imbuh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Politisi PKS daerah pemilihan Jakarta Pusat ini meminta Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait, supaya memangkas jalur distribusi agar lebih mudah mengendalikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

“Selama ini Fraksi PKS selalu mengimbau Pemprov DKI untuk memperhatikan BUMD yang terkait karena langsung berhubungan dengan ekonomi masyarakat di Jakarta, BUMD seperti Food Station seharusnya mendapatkan penyertaan modal Pemprov DKI, tapi tahun ini tidak dapat,” ujar Zairofi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika