REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memaksa warga pindah dari bantaran sungai untuk kelangsungan sodetan Ciliwung ke fasilitas Banjir Kanal Timur.
"Kalau dia nolak, kita harus paksa, karena dia dudukin tanah kita. Ini masalahnya nggak mungkin sodetan berhenti," kata Ahok, Jumat (20/2).
Basuki mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya akan memberi uang simpatik (kerohiman) bagi warga yang akan direlokasi dari bantaran Sungai Ciliwung.
Dia mengatakan dalam pengerjaannya Pemprov DKI Jakarta tidak ikut campur karena hal tersebut adalah wewenang dari Kementerian PU jadi pemda hanya bertugas membebaskan lahan saja.
"Pembebasan lahan akan kita data lagi saja nanti dan untuk pengerukan tetap akan jalan terus," katanya.
Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta, dan Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuljono meresmikan pengerjaan sodetan Kali Ciliwung pada Rabu (18/2) di Jalan D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur.
Dalam kesempatan itu, Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum agar menyelesaikan sodetan itu pada bulan oktober 2015. Sehingga, ketika memasuki musim penghujan berikutnya, sodetan itu sudah bisa berfungsi dengan baik.
"Ini pengerjaan terowongan akan terus dikebut. Memang, dalam perencanaan akan selesai pada akhir Desember 2015. Tapi sudah saya sampaikan ke pak Dirjen dan Menteri PU, saya minta Oktober harus rampung. Karena sebelum hujan datang, ini harus selesai dan saat hujan berikutnya sudah dapat dioperasikan sehingga sodetan dapat mengurangi volume air yang di Ciliwung untuk dilarikan ke Banjir Kanal Timur," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
