REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menilai wajar apabila partainya memberikan nasihat dan masukan kepada Presiden Joko Widodo. Terutama terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Jokowi produk partai politik, wajar bila kami berikan nasihat dan masukan," kata Basarah di Menteng, Jakarta Pusat, Selas (17/2).

Menurut Basarah hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 6 a ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. "Jadi, presiden dan wapres sudah ada legal standing-nya secara jelas dan tidak bisa lepas dari partai" ujar Basarah.

Basarah pun heran dengan publik yang menganggap bahwa Jokowi telah dikendalikan oleh partai terkait pencalonan BG sebagai Kapolri. Menurut Basarah hal itu wajar saja karena kini PDIP telah menjadi partai pemerintah.

Selain itu Basarah juga mengacu kepada Pasal 15 e Undang-Undang Pemilu Presiden. Pasal tersebut menyatakan, parpol menyerahkan naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon saat pendaftaran.

"Aneh seolah PDI-P tidak boleh terlibat dengan pemerintahan Jokowi-JK. Seolah parpol cuma event organizer. Kita ini sekarang partai pemerintah dan akan menjalankan visi misi partai melalui pemerintah untuk rakyat Indonesia," tegas Basarah.

Jadi soal BG, Basarah mengimbau kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik BG sebagai Kapolri yang baru. Namun, hingga saat ini Presiden Jokowi hingga saat ini belum mengambil keputusan soal dilantik atau tidaknya Budi Gunawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika