REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI mendesak pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait kisruh etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Panja dibentuk, untuk mengurai kebenaran laporan Plt. Sekjen PDI P, Hasto Krisyanto tentang sepak terjang pimpinan lembaga anti rasuah tersebut saat pilpres 2014.

Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin menerangkan, panja diperlukan lantaran, Samad adalah pemimpin lembaga hukum yang diduga melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran itu, dikuak oleh Hasto, sebagai 'balasan' atas penjegalan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Dewan etik itu kewenangan KPK sebagai lembaga. Tapi, DPR kewenangannya membentuk panja," kata dia, usai rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (16/2).

Aziz melanjutkan jika rangkaian aksi Samad itu benar, tentunya adalah pelanggaran. Sebab, KPK mengharamkan pimpinannya bertemu, apalagi menjanjikan sesuatu kepada pihak lain terkait perkara yang sedang diselidiki.

Karena itu, ia beranggapan Komisi III perlu mendengar keterangan dari semua pihak yang terlibat untuk memperjelas peran Samad dalam pilpres 2014.

Hingga saat ini, sejumlah tokoh sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Sebut saja, Seskab Andi Widjajanto; Mendagri, Tjahjo Kumolo; serta Plt Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto.

"Masih ada yang perlu didengarkan penjelasannya. Dari mantan Kepala BIN (AM Hendropriyono), dan Feriyani Lim," sambung Aziz.

Dikatakan dia, panja setidaknya bisa dibentuk setelah massa sidang ke tiga pekan depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika