REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional I PPP di Jakarta, mulai 17 sampai 19 Februari 2015.
"Mukernas merupakan forum tertinggi setelah Muktamar yang akan membahas beberapa persoalan penting dan isu terkini," kata Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP PPP hasil
Muktamar Surabaya Isa Muchsin, Ahad (15/2).
Mukernas I tersebut akan dihadiri oleh pengurus harian PPP, pimpinan Majelis DPP, pimpinan departemen DPP, fungsionaris PPP di lembaga pemerintahan, pimpinan Banom PPP, serta ketua dan sekretaris DPW PPP seluruh Indonesia.
Dalam Mukernas tersebut akan dibahas mengenai permasalahan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015. Dari 204 pilkada, PPP membidik 51 daerah untuk dimenangkan.
"Kami akan menguatkan tim-tim pemenangan dan pada daerah tertentu akan memungkinkan melakukan koalisi dengan partai-partai lain," tuturnya.
Hingga saat ini belum ada partai yang merapat karena pendaftaran calon juga belum dimulai. Kemudian, akan ada konsolidasi organisasi dengan menggelar musyawarah wilayah dan musyawarah daerah.
Mukernas I PPP juga akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi masukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sikap PPP mendukung pemerintahan sudah diputuskan dalam Muktamar VIII di Surabaya. Selanjutnya, Mukernas I PPP juga akan menyikapi Program Legislasi Nasional 2015.
"Ada dua rancangan undang-undang yang telah menjadi perhatian PPP, yakni RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Pengelolaan Ibadah Haji serta Penyelenggaraan Umrah," ujarnya.