REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan APBN-Perubahan 2015 sudah selesai dan telah disetujui DPR sehingga sekarang waktunya bagi pemerintah untuk bekerja.
"Satu-satu masalah-masalah yang berkaitan dengan APBN-P sudah bisa diselesaikan. Alhamdulillah dan sekarang ini tinggal kerja," kata Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusumah Jakarta, Sabtu (14/2).
Presiden tampak lega ketika APBN pertama pemerintahannya kemudian disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna yang digelar selama sekitar 10 jam. Adapun postur APBN-P 2015 yang disepakati di antaranya adalah Belanja Negara Rp 1.984,1 triliun atau lebih rendah Rp 10,7 triliun dari usulan pemerintah sebelumnya.
"Sudah selesai berarti tinggal kerja, langsung tenderkan semuanya, lelangkan semuanya, langsung mulai kerja semuanya," tukasnya.
Dalam rapat paripurna DPR, salah satu hal yang menjadi pesan adalah pemanfaatan dan pertanggungjawaban pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN.
Postur anggaran yang disepakati, untuk pendapatan negara dan hibah, yakni sebesar Rp 1.761,6 triliun, di mana penerimaan pajak nonmigas disepakati Rp 1.439,7 triliun. Target penerimaan perpajak ini meningkat 11,5 persen dari APBN 2015.
Untuk penerimaan pajak migas tercatat sebesar sebesar Rp 139,3 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batu bara disepakati sebesar Rp 52,2 triliun, PNBP kehutanan sebesar Rp 4,7 triliun, PNBP perikanan sebesar Rp 578,8 miliar, PNBP Kementerin Hukum dan HAM sebesar Rp 4,28 triliun, dan Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 23,09 triliun.
Deviden BUMN ditargetkan sebesar Rp 36,9 triliun berasal dari Pertamina Rp 6,34 triliun, PLN Rp 5,4 triliun dan lainnya sebesar Rp 25,1 triliun.
Untuk subsidi energi disepakati Rp 137,8 triliun, di mana untuk subsidi BBM, elpiji 3 kg dan LGV sebesar Rp 64,6 triliun. Untuk subsidi listrik Rp 73,1 triliun. Suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara untuk BUMN sebesar Rp 64,8 triliun.
Sedangkan defisit dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp 224,1 triliun, atau 1,92 persen dari PDB.
Sementara asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi 5 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,2 persen, nilai tukar rupiah Rp 12.500 per dolar Amerika Serikat, harga minyak Indonesia (ICP) 60 dolar AS per barel, "lifting" minyak 825 ribu barel per hari, dan "lifting" gas 1,22 juta barel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika