REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Yudisial Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, Indonesia mengalami krisis hakim, khususnya pada pengadilan kelas dua di beberapa daerah.
Ia menyebutkan, beberapa pengadilan kelas dua yang kekurangan hakim karena sudah naik ke pengadilan kelas satu, yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah (Poso dan Palu).
"Dua-tiga tahun lagi kita krisis hakim kalau tahun ini tidak ada rekruitmen. Ini yang rugi rakyat, bukan KY dan MA. Ini tanggung jawab negara," kata Taufiq dalam sebuah acara di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/2).
Taufiq mengatakan, seleksi hakim terakhir dilakukan pada tahun 2011 dan dilantik 2013. Jika tahun ini seleksi tersebut akan dilaksanakan, maka itu artinya pelantikan akan dilakukan pada 2017. Jenjang waktu dua tahun tersebut, menurutnya, cukup panjang untuk pengisian hakim-hakim baru di daerah.
Ia menyebutkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah bersedia untuk membantu rekruitmen hakim melalui seleksi PNS. Kemenpan-RB, lanjut Taufik, akan membantu sejak tahap rekrutmen hingga pendidikan hakim.
"Jadi, statusnya calon pegawai negeri. Yang lulus pendidikan hakim, PNS-nya gugur. Yang tidak lulus, tetap jadi PNS dan dikembalikan ke Kemenpan-RB," ujar Taufiq.
Taufiq mengatakan, jika rekrutmen melalui seleksi PNS tersebut benar dilakukan, KY meminta Kemenpan-RB menjadi panitia yang berperan sebagai leading sector. Kemenpan-RB diminta untuk melaksanakan tes administrasi dan pengetahuan dasar melalui komputer.
"Setelah lulus, KY dan MA bisa masuk tentang pengetahuan untuk jadi hakim. Menpan tetap bertanggung jawab karena dia tetap PNS. Tapi KY dan MA yang menguji," ujarnya.
"Kalau sudah sepakat, kita sampaikan draft peraturan bersama. Jadi nanti Kemenpan-RB ada dasar hukumnya, yaitu peraturan bersama. Kalau bisa tahun ini harus ada rekrutmen. Kalau enggak kasihan hakim di daerah," kata Taufiq lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika