REPUBLIKA.CO.ID, ACEH BARAT DAYA -- Pemerintah Aceh Baarat Daya mulai menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang untuk menyusun kerangka pembangunan pada 2016.
Prosesnya dimulai dengan mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten dan Musrenbang 2015 tingkat kecamatan. Demikian hal itu diutarakan Zal Sufran, Kabag Humas dan Protokol Aceh Barat Daya dalam siaran persnya yang disampaikan ke Republika, Kamis (5/2).
Setelah itu, lanjutnya akan digelar Musrenbang tingkat kabupaten.Musrenbang tingkat kecamatan yang pertama digelar pada Rabu, 4 Februari 2015, di kantor Camat Babahrot. Hadir pimpinan dan beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, kepala dinas dan badan, Muspika dan para tokoh masyarakat Babahrot, Asisten II Sekretariat Daerah Aceh Barat Daya, M Nafis A. Manaf.
Saat membuka acara mewakili Bupati Aceh Barat Daya mengatakan, Musrenbang kecamatan merupakan forum pendidikan agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. “Sehingga dapat menghasilkan dokumen rencana bersifat tahunan dan sinkronisasi usulan-usulan dari gampong,” ujar Nafis.
Pada 2016, lanjut Nafis, prioritas pembangunan di Aceh Barat Daya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Daerah sebagai motor. Pada 2016, prioritas pembangunan di Aceh Barat Daya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Daerah sebagai motor penggerak peningkatan pendapatan daerah.
Menurut Nafis, program dan kegiatan pada 2016 tak terlepas dari upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Aceh Barat Daya 2012-2017 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). "Beberapa tantangan yang dihadapi pada 2016 seperti belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kurangnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah,'' paparnya.
Dituturkan Nafis, sesuai tema pembangunan Aceh Barat Daya pada 2016 yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui pengembangan sektor strategis. Forum menetapkan beberapa arah kebijakan pembangunan. Contohnya, seperti penataan kawasan strategis dan pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan serta pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik
Khaidir, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Barat Daya mengatakan, Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten diawali dengan pelaksanaan Musrenbang gampong. Setelah itu, diilanjutkan dengan Musrenbang kecamatan untuk menentukan kerangka pembangunan agar lebih terarah serta ses serta sesuai kebutuhan masyarakat.
"Musrenbang kecamatan tidak semata-mata menyepakati usulan prioritas pembangunan yang diusulkan melalui RPJM dan Musrenbang gampong, tapi untuk menghasilkan prioritas masalahdan kegiatan yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten,” ujar Khaidir.
Camat Babahrot, Yusli Amraina berharap seluruh peserta Musrenbang mengusulkan program dan kegiatan yang mampu mengurangi masalah daerah. “Usulan sebaiknya diarahkan pada kegiatan prioritas dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan potensi dan komoditas unggulan daerah,” pungkas Yusli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika