REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz menemui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait rencana islah yang sudah dipersiapkan sebelumnya bersama dengan Ketua PBNU Said Aqil.

"Tujuan datang ke sini (DKPP) pertama adalah ingin bersilaturahmi dengan teman-teman, selain itu juga membicarakan hal terkait rencana islah dari kami," ujar Djan Faridz di Gedung Banwaslu lantai lima, Jakarta, Kamis (5/2).

Dalam pertemuan tersebut Djan didampingi oleh Suryadharma Ali beserta Tim Islah yang sudah dipersiapkan untuk mempersatukan kembali PPP. Pada pembicaraan kali ini, Djan menyampaikan beberapa keluhan terkait pemecatan anggota PPP yang tidak sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku oleh PPP kubu Romahurmuziy.

Menurutnya, pemecatan itu tidak memiliki dasar yang kuat, karena untuk mengeluarkan dari keanggotaan atau menonaktifkan dari partai tidak bisa dilakukan secara sepihak. "Alasan yang dipakai hanya karena mengikuti muktamar yang diselenggarakan di Jakarta, hal itu kurang rasional," ujarnya.

Selain itu, kepada Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, ia juga menyampaikan bahwa dualisme partai ini bisa mengganggu jalannya pilkada, karena akan muncul dua pendapat dari calon kedua kubu. "Kekhawatiran kami adalah apabila tidak kunjung berdamai akan mengganggu proses pencalonan pilkada, sehingga asal usulnya menjadi kurang jelas," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan permasalahan ini kepada DKPP agar tidak terjadi informasi yang simpang siur terkait polemik yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Pada akhir pembicaraan, Djan mengatakan semoga niatan islah yang sudah direncanakan oleh PPP bisa berlangsung damai dan tidak ada kendala pada kemudian hari.

"Saya harap semua rencana islah bisa berlangsung lancar dan mendapat tanggapan baik dari semua kubu," kata Djan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika