REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pernyataan politisi PDIP yang juga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, tentang Presiden Joko Widodo adalah "petugas partai" menuai kritik dari pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen.
"Menurut saya apa yang dikatakan Menko Puan itu tak pantas," kata Victor di Batam, Rabu (4/2) malam.
Victor mengatakan sebelumnya para relawan pendukung Jokowi memunculkan wacana pembentukan partai baru "Pro Jokowi" di mana Jokowi bakal bergabung di dalamnya.
Menyikapi hal itu, Puan Maharani selaku kader PDIP yang juga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan bahwa yang jelas sekarang PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih "petugas partai".
Menurut Victor, Jokowi adalah atasan Puan Maharani dalam kabinet, sekaligus Presiden rakyat Indonesia. Victor memandang dengan menyebut Jokowi sebagai "petugas partai", Puan seakan memperlihatkan sikapnya yang menyetujui sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai orang pertama yang membuat istilah tersebut.
"Seharusnya istilah yang kesannya melecehkan itu tidak disebut-sebut lagi sekarang, baik oleh pihak-pihak lain apalagi oleh orang-orang PDIP sendiri," kata Victor.
Dia menilai seharusnya seluruh pihak memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada Jokowi selaku Presiden Indonesia yang sah.
Victor mempertanyakan tingkah laku sejumlah kader PDIP belakangan ini yang seolah-olah memandang Jokowi sebelah mata. Dia meminta PDIP menyadari bahwa Jokowi merupakan figur yang membuat PDIP dapat menang dalam Pileg 2014 lalu.
"Jokowi kini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik PDIP. Jadi, berilah penghormatan yang seharusnya kepada presiden Indonesia itu," ujar dia.