REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Barat (Sumbar), Maulana Yusran mengatakan larangan PNS menggelar rapat di hotel telah berdampak pada pengurangan karyawan hotel antara 5 hingga 10 persen.
"Pengurangan karyawan itu disebabkan turunnya tingkat hunian dan kegiatan yang digelar di hotel," katanya di Padang, Rabu (4/2).
Ia menambahkan PHRI telah memprediksi kondisi ini setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang PNS menggelar rapat di hotel. "Dibanding daerah lain, Sumbar mengalami dampak paling besar," katanya.
Hal itu karena tumbuhnya perhotelan dan pariwisata di Sumbar masih sangat tergantung kepada kegiatan-kegiatan pemerintahan. Berbeda dengan di Pulau Jawa sebagai kawasan industri yang banyak terdapat perusahaan swasta berskala besar.
Dia menyebutkan dampak lain yang dirasakan adalah potensi kredit macet pengusaha hotel, dikuranginya pasokan pihak ketiga yang selama ini memenuni kebutuhan hotel, seperti produk pertanian, perikanan yang berakibat terhambatnya siklus ekonomi pasar.
PHRI Sumbar, kata dia, telah mencoba sejumlah upaya agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut, setidaknya memberi pengecualian bagi daerah yang baru terkena dampak bencana seperti Sumbar, namun tidak menemukan titik temu. "Dampak kebijakan ini bukan hanya dirasakan pihak hotel, namun juga ekonomi masyarakat lokal," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumbar Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sitti Izzati Aziz mengatakan pihaknya setuju dengan adanya kebijakan pemerintah untuk penghematan anggaran.
Namun, ia menilai jika kebijakan itu membawa implikasi yang cukup besar kepada masyarakat, tentu juga tidak bijaksana. "Seharusnya setiap kebijakan menguntungkan masyarakat, namun yang terjadi sekarang masyarakat malah terbebani," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan aturan terkait pelarangan rapat di hotel bagi PNS. Diterapkan sanksi bagi institusi maupun PNS yang melanggar aturan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika