REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah meminta para pengusaha agar tidak menyalahkan kebijakan larangan rapat PNS di hotel atas menurunnya pendapatan hotel. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan menurunnya pendapatan dan okupansi tingkat hunian hotel lebih dikarenakan pembangunan hotel yang berlebihan di sejumlah daerah.

"Efek yang terbesar, karena pembangunan hotel lima tahun ini seratus persen. Pembangunan itu yang menyebabkan hotel kelebihan supply saat demand turun, jangan salahkan pemerintah itu… Tadi ramai dibicarakan seakan pemerintah itu menyulitkan hotel," kata JK saat membuka Musyawarah Nasional Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) 2015, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (17/2).

Menurutnya, PHRI juga turut bertanggungjawab untuk mengatur pertumbuhan hotel di berbagai daerah. Ia menilai di saat pertumbuhan ekonomi dunia menurun, pertumbuhan hotel di Indonesia justru malah digencarkan. JK meminta agar tiap-tiap pemerintah daerah juga harus tegas agar tidak mudah memberikan izin pendirian hotel.

"Semua ini perlu juga PHRI mengatur pertumbuhan ini. Jadi jangan selalu menyalahkan peraturan pemerintah, tapi lihat sendiri banyak hotel pembangunan saat ekonomi dunia turun," ucap JK.

Selain itu, penurunan tingkat hunian hotel juga dinilainya disebabkan oleh cara promosi dan tawaran fasilitas hotel yang masih kurang baik. JK pun mengatakan menurunnya okupansi tingkat hunian hotel merupakan resiko bisnis yang wajar terjadi.

Pemerintah, kata JK, akan berupaya mengatasi hal ini dengan meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan investasi tersebut, ia pun optimis hotel akan kembali meraih keuntungan.

"Setelah itu nanti akan perbaikan. Hotel akan untung, karena akan banyak industri yang masuk, lagi pula harga hotel setiap tahun akan naik. Ini bagian dari properti, ini tahap dimana kita memberikan hospitality yang baik," jelas JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika