REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatra Utara, Kombes Rudi Tranggono menyatakan, narkotika tidak hanya menjangkit masyarakat umum. Namun juga para pemimpin dan aparatur pemerintahan.

Untuk itu, dia menyatakan akan lebih menitikberatkan fokus kerja rehabilitasi penyalahguna narkoba dari kalangan TNI, Polri dan pegawai negeri sipil (PNS).

"Program rehabilitasi 100 ribu pengguna narkoba lebih kita fokuskan kepada TNI, Polri dan PNS," ujar Rudi Tranggono kepada Republika di Medan, Senin (2/2). 

Rudi menyatakan, narkoba merupakan masalah yang dapat masuk ke dalam semua lini masyarakat. Buntut dari masalah narkoba akan semakin besar, jika yang terjangkit adalah aparatur pemerintah, dan aparat keamanan.

Program tersebut dilakukan dalam beberapa bentuk. Seperti tes urin yang telah dilakukan terhadap ribuan anggota polda di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Medan, Kamis (29/1).

Sebanyak 57 anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba akan segera menjalani program rehabilitasi. "Sebagaian di rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara Sampali. Ada juga di markas brimob," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan, pencegahan peredaran narkoba di kalangan TNI dan PNS telah dilakukan terlebih dahulu. "Program pencegahan penyalahgunaan narkoba di tubuh TNI sudah lebih dahulu dan sekarang jalan sendiri," kata dia.

Sedangkan rehabilitasi terhadap PNS dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Daerah. "Yang terdata dari PNS Pemprov Sumut ada 12 orang. Dari PDAM ada 39 orang," jelasnya.

Rudi mengatakan, program rehabilitasi dilakukan dengan beberapa cara. Selain cara medis, program ini juga menggunakan jalan teologi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika