REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai kekisruhan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri adalah momentum pembuktian Jokowi untuk menegaskan posisinya sebagai Presiden Indonesia.
Yunarto beranggapan kekisruhan yang dilatarbelakangin oleh penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ini sudah berada dikondisi hitam-putih atau suatu kondisi yang sudah dikatakan jelas.
Kini, ia mempertanyakan sikap Jokowi apakah akan tetap melantik seseoang yang berstatus tersangka kasus korupsi menjadi ujung tombak kepolisian atau tidak.
"Dalam logika saya tidak mungkin menyapu dengan sapu kotor. Kalau memang pemimpinnya punya niat nyapu. Nah tinggal pilihan Pak Jokowi ingin berada di wilayah mana," ujarnya dalam Diskusi Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, Jakarta, Selasa (2/2).
Menurutnya, saat ini publik hanya perlu menunggu apa sikap yang akan diambil oleh Presiden Jokowi. Jika Presiden tetap melantik BG, maka publik akan mendapat tambahan bukti kalau Presiden memang presiden boneka yang dikendalikan oleh orang-orang atau kepentingan yang berada di belakangnya.
Namun, jika Jokowi mengambil keputusan membatalkan pelantikan BG, padahal saat ini partai politik termasuk dari partai pendukungnya sendiri masih mendorong untuk melantik BG.
Yunarto mengatakan itulah memontum Jokowi memperlihatkan dirinya sebagai seorang presiden. "Bukan bagian dari KIH dan buka sekedar bagian PDIP," tegas Yunarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
