REPUBLIKA.CO.ID,AMBON -- Penilaian rapor merah untuk 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai akibat pengaruh kepentingan partai politik pengusung. Pengamat hukum tata negara IAIN Ambon Ismael Rumadhan menjelaskan, Jokowi harus bersikap tegas.

“100 hari kerja Jokowi-JK memang tidak mudah karena diawali dilema besar kepentingan dua koalisi saat pilpres lalu,” katanya di Ambon, Sabtu (31/1). Setelah dilantik pada 20 Oktober 2014, ujarnya, Jokowi masih tampak diboncengi kepentingan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Padahal, setelah KIH dan Koalisi Merah Putih (KMP) rujuk di DPR, sebenarnya Jokowi harus bersikap netral dan tegas. Apalagi, saat Presiden dan Wapres membentuk Kabinet Kerja, seharusnya berkomitmen dengan program berpihak kepada rakyat. “Kepentingan parpol pengusunglah yang membuat Jokowi terjebak dalam memutuskan kasus kapolri baru dan wakil ketua KPK,” ujarnya.

Karena itu, dia menjelaskan, saatnya Jokowi berkomitmen dengan program berpihak kepada rakyat sebagaimana ditunjukkan dengan menurunkan harga BBM hingga dua kali. Purek II IAIN Ambon itu juga mengapresiasi komunikasi politik yang dijalin Jokowi dan Prabowo Subianto dan mantan presiden BJ Habibie. “Langkah yang strategis mengingat Prabowo adalah poros penggerak KMP dan BJ Habibie merupakan mantan presiden dengan pola pikir brilian,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika