REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Walikota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan butuh keinginan politik yang tinggi untuk mendorong terciptanya reformasi birokrasi di pemerintahan. Pasalnya, dengan kemauan itu maka pelaksanaan reformasi birokrasi bisa diwujudkan.
"Di balik semua itu, butuh politic will pemimpin daerah untuk melakukan reformasi birokrasi. Semangat itu bisa menjadi idealisme politik pemimpin," ujarnya kepada wartawan di Pendopo Walikota, Jumat (30/1).
Ia menuturkan, pihaknya mengakui bahwa proses reformasi birokrasi di Kota Mataram terbilang masih memiliki persoalan yang harus segera diatasi. Pihaknya mengaku terus mengupayakan proses reformasi birokrasi terjadi secara berkesinambungan.
Menurutnya, pemerintah Kota Mataram terus mendorong akselerasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kualitas publik.
"Ini semangat kolektif kita. Kita terus berubah dan tuntutan keterbukaan harus menjadi tantangan," ungkapnya.
Mohan menjelaskan, delapan agenda dalam roadmap reformasi birokrasi di Kota Mataram terbilang tidak ringan. Namun, pihaknya terus mengupayakan perubahan yang signifikan.
"Kita harus keluar, out of the box. Kita perlu terobosan," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Ombudsman perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan reformasi birokrasi di Kota Mataram terbilang baik dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun secara umum belum sempurna.
"Cukup baik dua tahun ini dengan adanya pelayanan terpadu. Tapi belum sempurna tapi menuju proses yang baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika