REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Bambang Soesatyo, menilai kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai rendah dalam efektifitas pemerintahannya. Penilaian ini diutarakannya dalam menkritisi kinerja Jokowi selama seratus hari pemerintahannya.

Menurut Bambang, untuk bisa efektif memerintah, Jokowi harus bergulat melawan ragam kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. Sayangnya, Jokowi belum memenangi pergulatan itu.

“Akibatnya, negara kembali dibayang-bayangii ketidakpastian, yang ditandai dengan memanasnya rivalitas Polri versus KPK,” ungkap anggota Komisi III DPR ini melalui pesan rilisnya, Jumat (30/1).

Bambang menyatakan, Friksi antara  Polri dan KPK saat ini sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan oleh presiden. Menurutnya, Jokowi cukup menggunakan hak prerogatifnya, maka presiden bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu.

Ia menilai, presiden sepertinya tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu. Sebab, presiden dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya. Persoalan pun, dia melanjutkan, berkembang menjadi makin rumit.

Menurutnya, kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya termasuk para relawan dan LSM, terang-terangan merampas hak prerogatif presiden. Mereka, ujarnya, telah memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka.

Di sisi lain, Bambang berpendapat Jokowi terlihat tidak berdaya karena takut kehilangan dukungan. Menurutnya, keadaan ini akan terus memburuk jika kekuatan politik pendukung Jokowi dan relawan serta LSM tidak mau menahan diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika