REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memperkirakan, angka kemiskinan di Ibu Kota mencapai 40 persen dari total penduduknya. Ia berpendapat, melonjaknya jumlah penduduk miskin di Jakarta disebabkan kenaikan standar hidup layak.
Jakarta, kata dia, menggunakan standar seperti itu untuk meningkatkan kesejahteraannya. "Saya tidak mau di Jakarta mengunakan kalori yang 2.500 kalori per hari. Kalau itu dihitung uang hanya Rp 459 ribu sekarang. Masa orang punya penghasilan Rp 500 ribu sudah dianggap di atas garis kemiskinan," tutur Basuki, Rabu (28/1).
Menurutnya Jakarta harus menggunakan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan Kebutuhan Hidup Cukup (KHC). Maka itu ketika digunakan angka minimal pendapatan Rp 2,5 juta per bulan, jumlah orang miskinnya langsung meloncat.
"Tidak apa-apa. Saya ingin tahu justru siapa yang miskin, masalahnya apa. Buat apa kita bohongin diri kita sendiri, ngaku-ngaku kemiskinan di Jakarta hanya 3,5 persen," ungkapnya.
Karenanya, salah satu cara mengurangi kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI adalah memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dana KJP yang sudah diberikan Rp 3 triliun. Tapi, kata dia, KJP bukan berarti bisa tarik uang kes, harus didebet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
