REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir masih menjadi ancaman bagi wilayah DKI Jakarta setiap musim hujan tiba. Kepala Dinas Tata Air DKI, Agus Priyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan program pencegahan banjir.
Program ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Sebab aliran sungai dari hulu hingga hilir memiliki alur yang berkesinambungan.
"Ya program ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Nanti akan percuma kalau beres hanya satu aliran yang lain tidak," ujarnya, Senin (26/1).
Ia melanjutkan jika drainase di satu sungai sudah dibenahi tapi di aliran lainnya masih sempit, tetap saja banjir akan terus terjadi.
Adapun tujuh program yang dipaparkan oleh Agus meliputi pembenahan tiga aliran sungai. Pertama membangun pompa besar di muara. Dua normalisasi sungai dengan melakukan sidpel lalu mengeruknya.
"Ketiga membangun polder, saat ini ada 37 polder dari target pembangunannya 46 unit," katanya.
Program keempat adalah mengurangi run off dengan menahan air di daerah hulu. Kemudian membuat tanggul pantai untuk mencegah air rob.
Program selanjutnya adalah membangun waduk, dan terakhir memaksimalkan penggunaan dana sebesar Rp 2,7 triliun, untuk membiayai proyek genangan trisakti di Aliran Barat.
Sedangkan di Aliran Tengah yaitu di wilayah Kebon Baru, Bidara Cina, dan Mampang. Wilayah timur di Kelapa Gading dan Cawang. Dana yang dianggarkan untuk program tersebut mencapai Rp 79 triliun.
"Tapi anggaran ini masih dalam proses revisi," ucapnya.
Untuk pembangunan waduk Gubernur telah memperuntukkan tempat berikut, Marinda Rawa Rotan, Pondok Rangon, Kampung Rambutan, Kelapa Gading dan Cakung.
Agus menyampaikan bahwa untuk membenahi drainase sungai dan waduk, Dinas Tata Air dan pemprov harus menertiban bangunan di sekitar aliran.
"Kita tidak mau dzalim, makanya kita akan beli tanahnya," katanya.
Salah satu hambatan besar pemerintah adalah masalah pembebasan lahan. Seperti di daerah Waduk Pluit saja, sekarang ada sekitar 7000 kepala keluarga yang harus ditertibkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika