REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM--Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai konflik antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi membahayakan perkembangan investasi di Indonesia, karena pemerintah bisa dianggap tidak serius memberantas korupsi.
"Walaupun belum terlihat adanya hubungan yang signifikan antara kisruh dua lembaga tinggi negara itu terhadap anjloknya perekonomian nasional, namun perseteruan tersebut bisa memberi kesan bahwa belum ada kepastian hukum di tanah air. Pelaku bisnis akan was-was dengan kondisi itu," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.
Menurut dia, konflik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menegakkan supremasi hukum dan serius memberantas korupsi.
Oleh karena itu, dalam momentum ini Presiden Jokowi harus tegas dan membuktikan bahwa janji memberantas korupsi bukan hanya slogan kampanye semata.
Seperti diketahui, kata Firmansyah, korupsi dalam urusan bisnis adalah bagian dari biaya tinggi bagi perusahaan.
"Biaya transaksi melakukan bisnis menjadi membengkak dengan korupsi, sehingga suatu produk tidak kompetitif lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan ketegasan dan keseriusan dalam memberantas korupsi. Apalagi pada 2015 adalah tahun kerja sama ekonomi ASEAN.
Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram, jangan heran bila pelaku usaha ASEAN hanya benar-benar menjual barang di Indonesia, dan tidak berminat membangun usaha, sehingga lapangan kerja untuk masyarakat tidak ada.
"Kalangan pengusaha dari negara lain akan berpikir buat apa bangun usaha di negara yang masih memiliki ketidakpastian hukum," ucap Firmansyah.
Untuk itu, Ketua Komisi Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) NTB, berharap kisruh Polri-KPK tidak berlarut-larut, harus segera diselesaikan dengan arif dan bijaksana.
"Masih banyak pekerjaan menyangkut kehidupan rakyat yang perlu dipikirkan pemerintah," kata Firmansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika