REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Todung Mulya Lubis menilai kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. "Seperti dihadapkan pada drama cicak versus buaya jilid II," kata Todung di gedung KPK, Sabtu (24/1).

Todung mengatakan, sebenarnya kedua lembaga hukum tersebut dapat menjadi mitra dalam menegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia. Namun, yang terjadi kini, keduanya menjadi perhatian publik karena kisruh yang tengah mulai dari kasus Budi Gunawan (BG) hingga Bambang Wijayanto (BW). "Kasus BW merupakan puncak dari gunung es," ujar Todung.

Todung berharap tidak ada lagi kasus yang memperseterukan antara dua lembaga hukum itu. Dia juga sedih dan sangat kecewa dengan tindakan Polisi yang melakukan penangkapan kepada pimpinan KPK. Menurut dia, hingga saat ini penyidik dari Bareskrim Polri belum bisa memberikan bukti yang valid terkait kasus BW.

"Saya tidak paham dengan hukum yang dihadapkan kepada BW, seperti ada unsur untuk melemahkan KPK," imbuh Todung.

Todung menambahkan, dirinya sangat sedih dan terlalu pagi untuk kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Presiden Jokowi sudah sangat baik dengan visi misinya untuk memberantas korupsi. Namun, dengan kurang tegasnya beliau membuat permasalahan menjadi berlarut-larut dan mengikiskan kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia.

"Polri itu adalah mitra dari KPK, karena itu baik KPK maupun polri harus diselamatkan secara bersamaan. Presiden juga harus berani mengambil keputusan, untuk melakukan reformasi di tubuh polri," tutup Todung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika