REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN -- Harga sejumlah sayuran di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, justru mengalami kenaikan meski pemerintah pusat sudah dua kali menurunkan harga bahan bakar minyak, termasuk per 1 Januari 2015.
Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, Gunadi, Sabtu mengakui penurunan harga BBM tidak otomatis menurunkan harga berbagai jenis sayuran, karena stok barang dan permintaan pasar lebih berpengaruh dalam menentukan harga.
Berdasarkan hasil pantauannya di empat pasar tradisional Lamongan, harga beberapa komoditas sayuran mengalami kenaikan signifikan pada minggu ketiga Januari, seperti cabai merah besar yang menjadi Rp 20 ribu per kilogram.
Ia mengatakan, di Pasar Sidoharjo cabai merah besar naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 50 ribu, di Pasar Babat naik dari Rp 29 ribu menjadi Rp 49 ribu, dan di Pasar Blimbing/Paciran naik menjadi Rp 50 ribu dari harga minggu lalu sebesar Rp 30 ribu, sedangkan di Pasar Mantup naik dari Rp 30 ribu menjadi Rp 50 ribu.
"Ini terkait hukum pasar, yakni stok barang dengan adanya permintaan nampaknya lebih berpengaruh terhadap harga jual komoditi dibanding penurunan harga BBM," ucapnya.
Sementara untuk komoditi kacang tanah juga naik rata-rata Rp 1.000 per kilogram, seperti di Pasar Sidoharjo naik menjadi Rp 20 ribu dari harga minggu lalu yang masih dijual Rp 19 ribu dan di Pasar Babat naik dari Rp 18 ribu menjadi Rp 19 ribu.
Meski demikian ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan, seperti cabai rawit mengalami penurunan harga hingga Rp 10 ribu per kilogram di Pasar Blimbing, yakni dari harga Rp 55 ribu menjadi Rp 45 ribu.
Sedangkan di Pasar Babat, cabai rawit mengalami penurunan Rp 9 ribu per kilogram, yakni dari harga minggu lalu sebesar Rp 53 ribu, kini menjadi Rp 44 ribu.
Selain itu, komoditi bawang merah juga mengalami koreksi harga, seperti di Pasar Mantup harga jual minggu ini turun menjadi Rp 15 ribu dibanding harga jual minggu lalu yang sebesar Rp 17 ribu, sedangkan di Pasar Babat turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 13 ribu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika