REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tak pastinya status pemimpin Polri saat ini membuat kasus cicak versus buaya terulang kembali. Karena itu, Presiden Jokowi diminta tegas untuk segera memutuskan terkait siapa yang akan menjadi Kapolri.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, rivalitas antara KPK dan Polri akibat Jokowi kurang tegas dalam penentuan jabatan Kapolri. Dia menyebutkan sikap Jokowi yang menunjuk Plt Kapolri bukan solusi yang tepat. “Ini membuat situasi politik menjadi liar,” katanya di Jakarta, Jumat (23/1).

Dia menyebutkan peluang munculnya faksi faksi di internal polisi menjadi besar karena tak adanya soliditas disana. Mereka, kata dia, bisa bermanuver dan akhirnya berbenturan lagi dengan institusi KPK. Selain itu komitmen Jokowi terkait pemberantasan korupsi saat ini juga menjadi dipertanyakan.

Siti mengatakan saat ini Jokowi mesti menunjukkan kapasitas kepemimpinannya. Dia menyebutkan, Jokowi harus segera menunjuk siapa pemimpin Kapolri yang baru. Kalau tidak, kata dia, masalah ini akan semakin membesar dan berpotensi menimbulkan cicak versus buaya jilid tiga. “Jokowi mesti menyelesaikan ini langsung ke akar permasalahannya,” ujar Siti.

Siti berpendapat Jokowi jangan sampai gamang dalam menentukan Kapolri akibat tekanan politik dari pihak lain. “Tekanan dalam politik itu hal yang biasa,” ujar dia. Namun yang pasti, kata dia, penentu keputusan tetaplah presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika