REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dianggap sebagai kegagalan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Karena, presiden yang harusnya bertanggungjawab dalam menjaga kestabilan politik dan hukum. 

"Semua ini tidak lepas dari parmainan catur Jokowi yang secara sadar sengaja mendesain mengajukan BG (Budi Gunawan) ke DPR untuk calon kapolri. Malah belakangan benar menunda tapi ada pesan segera buktikan," kata Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel Indonesia), Syamsuddin Alimsyah, Jumat (23/1).

Artinya, kata dia, Jokowi sesungguhnya memperlihatkan sikap tegas untuk membela BG. Malah, restu itu memperkeruh suasana dan melemahkan KPK. 

Penangkapan Bambang, ujar dia, terlihat sebagai dendam Polri, khususnya kubu BG, yang merasa dipermalukan. Lantaran, KPK menjadi alasan penundaan BG menjadi kapolri.

Syamsuddin juga melihat tindakan itu sebagai pesan keras Polri terhadap KPK. "Bahkan sudah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap KPK," papar dia.

Selain itu, tindakan itu juga dipandang sebagai bentuk perlawan para pihak yang masih senang perilaku koruptif tapi terusik kehidupannya. "Secara tegas lembaga kami mengecam kejadian ini dan presiden jangan pura-pura diam," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika