Kamis 22 Jan 2015 17:51 WIB

Garuda tak Ingin Tanggapi Kebijakan Izin Satu Pintu Menteri Jonan

Rep: C85/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petugas melambaikan tangan ke pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut calon jamaah haji kloter pertama embarkasi Solo untuk diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Senin (1/9)
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Petugas melambaikan tangan ke pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut calon jamaah haji kloter pertama embarkasi Solo untuk diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Senin (1/9)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Garuda Indonesia belum mau memberikan komentar terkait kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk menyatukan perizinan slot dan rute penerbangan.

VP Communication Garuda Indonesia Pujobroto, ketika dihubungi hanya menyatakan bahwa belum ada hitung-hitungan yang dilakukan Garuda terkait kebijakan Menteri Jonan tersebut. "Belum. Saya harus konsultasi dahulu ke bagian operasi. Karena kebijakan tersebut (satu pintu slot dan rute), kaitannya dengan operasional perusahaan," jelas Pujobroto kepada ROL, Kamis (22/1).

Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Jonan berencana menerapkan izin rute penerbangan satu pintu bagi pesawat komersil. Hal ini untuk memudahkan proses koordinasi dan pengawasan operasional maskapai penerbangan.

Selain itu, Jonan mengatakan pihaknya telah menghapus keberadaan Koordinator Slot Indonesia (IDSC) yang selama ini mengatur slot penerbangan domestik dan internasional. Selain itu, imbuh Jonan, pihaknya juga akan menghapus izin periode penerbangan yang didasarkan pada musim panas dan musim dingin.

Menurut Jonan polemik izin penerbangan pesawat Air Asia QZ8501 terjadi karena pihak Bandara Singapura telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia. Sehingga meskipun QZ8501 tidak memiliki izin terbang, mereka tetap diperkenankan mendarat di Singapura.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement