Rabu 21 Jan 2015 11:45 WIB

Mayoritas Sekolah di Banten tak Kembali ke Kurikulum 2006

Rep: C81/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
petugas menata buku-buku kurikulum 2013 yang dikemblikan siswa kepada pihak sekolah di Sekolah Menegah Pertama Negeri 56, Jakarta Selatan, Senin (15/12).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
petugas menata buku-buku kurikulum 2013 yang dikemblikan siswa kepada pihak sekolah di Sekolah Menegah Pertama Negeri 56, Jakarta Selatan, Senin (15/12).

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG - Meski Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan surat keputusan untuk tidak lagi menggunakan kurikulum 2013, Namun sebagian besar sekolah di Banten masih menggunakan kurikulum 2013.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Rukman Teddy hanya beberapa sekolah saja yang kembali menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). "Mungkin sebagian di daerah Banten Selatan yang kebali ke KTSP, tapi mayoritas masih 2013," katanya, Rabu (21/1).

Ia juga mengatakan, bahwa keinginan untuk menerapkan kurikulum tersebut tergantung sekolah masing-masing. Menurutnya, kebanyakan sekolah masih menerapkan kurikulum 2013 karena sudah terlanjur menjalankannya sejak pertama tahun ajaran 2014/2015 ini.

"Bukunya juga baru pada sampai, kemudian kebanyakan tidak akan memberhentikan kurikulum di pertengahan tahun," ungkapnya.

Namun, Teddy juga megatakan akan tetap mematuhi peraturan pusat. Dia mengatakan untuk saat ini akan tetap membebasan sekolah  untuk memilih kurikulum. "Saat ini masih dibebaskan untuk memilih sampai akhir TP ini, tapi kalau pusat sudah menentukan nantinya, kita akan tetap mengikuti," katanya.

Sementara, Dian Hardiansyah, seorang guru SMK PGRI Balaraja, Tangerang mengatakan, lebih memilih kurikulum 2013 ketimbang KTSP. Menurutnya, cara ajar K13 lebih memungkinkan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif.

"Tapi memang cara penilaiannya yang susah, satu Mapel (Mata Pelajaran) nilainya sangat banyak. Artinya kita harus memperhatikan satu persatu siswa, dan itu tidak cukup hanya beberapa jam dikelas," katanya.

Dian hanya berharap, pemerintah pusat merubah cara penilaian untuk K13 agar tak ada kesulitan untuk para guru. "Kalau masalah buku kita (sekolah) sudah dapat dan tidak ada yang telat," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement