REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Partai Demokrat, Didi Irawadi mengatakan akan lebih baik jika Budi Gunawan segera mundur dari pencalonan kapolri yang diajukan oleh Presiden Jokowi.
"Kalau menurut saya, sebaiknya Pak Budi Gunawan mundur saja. Non aktif lebih baik sebab sudah jadi tersangka KPK," katanya, Senin (19/1).
Didi melanjutkan, hal ini perlu dilakukan agar Budi Gunawan tidak menjadi beban di Mabes Polri. Mundur merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan, apalagi mengalah bagi kemaslahatan umum.
Budi Gunawan akan terlihat jauh lebih mulia dan terhormat apabila Budi Gunawan fokus dan konsentrasi pada proses hukum yang ada. Sebab untuk menghadapi proses hukum itu membutuhkan konsentrasi dan energi lebih sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Dengan demikian maka mundur atau setidak-tidaknya non aktif dari jabatannya itu tentu lebih elok. Masyarakat akan lebih menghargai hal itu,"kata Didi.
Partai Demokrat sendiri, menurutnya telah memberikan contoh yang baik terkait masalah itu. Saat terdapat kader Demokrat yang menjadi tersangka KPK, mereka dengan sendirinya mundur.
"Tanpa perlu diminta oleh Demokrat, mereka mundur dengan sendirinya. Sikap seperti ini yang sebaiknya dilakukan," ujarnya.
Apalagi, jika Budi Gunawan mundur dari pencalonan sebagai Kapolri maka nama institusi tempat bernaungnya akan lebih terjaga kehormatannya. Ini merupakan sikap yang seharusnya dilakukan.
Didi juga berharap Presiden Jokowi segera mencari nama lain sebagai calon Kapolri. Harus cepat mempersiapkan nama baru selain Budi Gunawan supaya kekosongan saat ini tidak berlarut-larut.
Ia juga meminta agar semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi yang menunda pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Menurutnya itu sudah menjadi langkah yang tepat.
Namun, seharusnya calon Kapolri yang menggantikan Budi Gunawan merupakan pejabat yang tidak berpotensi memiliki masalah hukum. Sebab nama baik negara, Presiden, dan institusi Polri menjadi pertaruhan,
"Tidak boleh asal tunjuk saja. Calon Kapolri itu harus orang yang benar-benar bersih dari berbagai persoalan hukum dan masalah lainny," katanya.
Jika Presiden tidak melakukan seleksi atau fit and proper test yang baik, maka hal seperti ini bisa terjadi lagi. Makanya ke depan calon Kapolri harus diteliti dengan baik latar belakangnya.
Kekosongan jabatan Kapolri harus segera diisi sebab Polri merupakan lembaga strategis. Apalagi pelaksana tugas tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika