REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik yang juga juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Muhammad mengemukakan bahwa nuansa politik dalam pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan relatif sangat kental.
"Posisi Kapolri terkait dengan kondisi dan posisi parpol di Tanah Air. Jadi, parpol juga ikut berkepentingan dalam pencalonan ini," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat (16/1).
Alumnus pascasarjana Universitas Paramadina tersebut menegaskan bahwa posisi Kapolri sangat strategis bagi elite dan juga parpol. Dalam hubungan ini, posisi Presiden Jokowi bertambah sulit dan harus mengambil keputusan yang meminimalkan risiko politik.
Dia melihat, ada tokoh parpol yang bersemangat mendorong Budi Gunawan guna menggusur Sutarman. Dengan demikian, persaingan politik masih berlanjut dan dalam kasus pencalonan Kapolri mencuat.
Menurut dia, polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri bukan semata soal rekening gendut yang berujung pada penetapan tersangka dan membuat geger republik karena pencalonan itu telah dibahas dan dituntaskan DPR dengan menerima usulan Presiden Jokowi terhadap Budi Gunawan.
Namun, mencuat ke permukaan, aspek yang tidak disorot publik, yakni persaingan di internal institusi kepolisian dan juga persaingan antarelite politik yang belum tuntas.
"Saya melihat ini persaingan di internal kepolisian. Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan jelas menguntungkan kelompok pesaing Budi Gunawan," ujarnya.
Aspek yang takkalah menarik juga terlihat dalam kasus Budi Gunawan, yakni persaingan antarelite yang masih menyisakan persoalan dan berdampak pada Budi Gunawan.
Dengan keputusan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, dinamika persiangan internal di Polri makin tinggi. Lawan Budi Gunawan diuntungkan dengan keputusan KPK, dan pasti menggalang dukungan pihak lain untuk menjegal Budi.
Persaingan para jenderal di kepolisian ini, lanjut Yasin, jelas sangat merugikan masyarakat, khususnya memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. "Bukankah kepolisian merupakan institusi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat?" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika